Rabu, 12 Maret 2014

RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT



Kegiatan Rakor KTK PM
Suasana Rapat Koordinasi
Yogyakarta 12 Maret 2014, mengawali pelaksanaan kegiatan fasilitasi modal usaha KTK dan PMB yang bersumber dari APBD Yogyakarta tahun 2014, seksi KTK PM dan Jamsos Dinas Sosial DIY melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Rapat yang bertempat di aula timur Dinas Sosial Yogyakarta ini di hadiri oleh beberapa perwakilan dari kabupaten sasaran KTK PM dan pendamping setempat. Ir. Woro Sulistyaningsih, M.Si kepala bidang Banjamsos dan Budhi Wibowo, AKS. M,Si kepala seksi KTK PM dan Jamsos Dinas Sosial Yogyakarta hadir sebagai narasumber kegiatan tersebut.
Kepala Bidang Banjamsos memaparkan kebijakan terkait dengan pemberdayaan KTK PM dengan memberikan bantuan modal usaha, sedangkan Budhi Wibowo menyampaikan teknis pelaksanaan KTK PM. Kedua narasumber menekankan tentang pentingnya dukungan dari pemerintah setempat, agar program dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nampak antusiasme yang tinggi dari peserta rapat, hal ini terlihat dari pertanyaan kepada narasumber terkait kegiatan KTK, seperti pertanyaan yang dilontarkan perwakilan  dari kabupaten Kulonprogo mengenai lokasi yang menjadi sasaran kegiatan KTK mengapa Kabupaten Kulonprogo tidak masuk dalam kegiatan KTK tahun 2014, padahal di Kabupaten Kulonprogo sendiri cukup banyak yang memerlukan bantuan ini, serta pertanyaan apakah peserta yang telah memperoleh bantuan dapat diusulkan kembali pada tahun  berikutnya?
Penjelasan Kepala Seksi KTK, PM, dan Jamsos
Dijelaskan oleh Budhi Wibowo bahwa untuk Kabupaten Kulonprogo kegiatan lebih dipusatkan pada program PM dengan jumlah 10 klien yang akan didampingi oleh Tri Yuni Lestari. Sedangkan untuk kegiatan KTK, lokasi yang menjadi sasaran adalah Kabupaten Sleman yang akan didampingi oleh Wiwin Lestari dan Kabupaten Bantul yang akan didampingi oleh Dwi Sulistiyono dengan target 40 klien. “Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diberikan bagi klien yang belum pernah mendapatkan bantuan modal, sedangkan untuk peserta yang mampu mengelola dan mampu mengembangkan modalnya justru akan ditambahkan bantuan modal dalam waktu berjangka, jadi tenang saja” tambah Budhi wibowo dalam menjawab pertanyaan peserta rapat dengan wajah yang bersahabat.
Dalam rapat dibahas pula mengenai rencana kegiatan tahun 2015 tentang Perlindungan sosial dan Jaminan Pengganti Pendapatan (Substitusi) sasaran kegiatan adalah relawan sosial dan pekerja mandiri sektor informal. Apakah kegiatan yang telah direncana ini akan berjalan dengan baik? Mari kita bersama-sama mendukung dan ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan dari sie KTK PM dan Jamsos. (Sie KTK PM Jamsos)




Kamis, 16 Mei 2013

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN KERJASAMA

Jogja (16/06/2013). "Kondisi umum yang selalu terjadi di masyarakat, sebelum mendapatkan bantuan selalu menanyakan kapan bantuan diberikan, tetapi setelah mendapatkan bantuan lupa dengan tugas-tugasnya untuk membuat laporan kegiatan", demikian Kepala Dinas Sosial D.I.Y, Drs. UNTUNG SUKARYADI, MM ketika membuka dan memberikan arahan dalam penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Dinas Sosial D.I.Y dan Lembaga Pelaksana Perlindungan dan Jaminan Pengganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor Informal.
       

Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama

Rabu, 15 Mei 2013

UJIAN TULIS DAN WAWANCARA CALON PENDAMPING KTK / PM

Jogja (14/05/2013). Lima belas orang calon pendamping Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah (KTK / PM B) untuk wilayah dampingan Kabupaten Gunungkidul mengikuti seleksi / ujian tulis dan wawancara. Ini merupakan sepenggal perjalanan proses seleksi dan penggalan lain proses pendampingan yang harus dilalui. Sudah sejak setahun lalu ujian calon pendamping seperti ini dilaksanakan. Kelulusan calon pendamping ini ditentukan oleh tim penguji yang terdiri dari Direktorat Perlindungan Sosial KTK dan PM Kementerian Sosial R.I dan dari Universitas Indonesia.

Wawancara untuk 5 orang peserta terakhir
Ujian tulis dan wawancara kali ini bertujuan untuk mendapatkan tiga orang pendamping yang nantinya akan mendampingi 120 orang KTK dan PM B di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Masing-masing pendamping akan mendampingi 40 orang yang nantinya akan mendapatkan bantuan modal usaha untuk Usaha Ekonomi Produktif dari Kementerian Sosial R.I. Bantuan yang diberikan untuk masing-masing klien sebesar Rp.3.000.000,- yang akan langsung ditransfer ke masing-masing rekening klien. Dengan demikian bantuan yang akan disalurkan sebesar Rp.360.000.000,- untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul. Ini Jumlah yang relatif besar untuk dikembangkan ditangan orang yang tepat dengan bimbingan dan dampingan orang yang tepat.

Pendamping yang diharapkan adalah mereka yang memiliki kemampuan wirausaha disamping kemampuan untuk proses pendampingan pada umumnya. Terlebih korban tindak kekerasan merupakan kasus khusus, sehingga memerlukan pendamping yang memiliki kemampuan khusus pula. Dengan demikian, bagi mereka ==calon pendamping, red== harus mengukur kemampuan dan kesempatan diri sendiri termasuk waktu yang cukup karena pendampingan yang mereka lakukan tidak lagi pendampingan paruh waktu tetapi pada pendampingan purna waktu. Totalitas mungkin kata paling tepat untuk mewakili. Sehingga calon pendamping terpilih mestinya tidak sedang terikat dengan aktivitas lain yang telah dilakukan saat ini. Hal ini akan menyebabkan pendampingan yang dilakukan tidak maksimal dan akhirnya klien yang akan menjadi korban. (wieb'2013).



 

Sabtu, 27 April 2013

DARI PERJALANAN OBSERVASI CALON LPA

Jogja (27/04/2013), Selama 3 hari beberapa orsos calon pelaksana Askesos/LPA/Lembaga Pelaksana Askesos tahun 2013 berhasil dikunjungi. Kunjungan ini dalam rangka observasi untuk melihat kesiapan orsos sebagai calon pengelola Askesos Kementerian Sosial dengan skema baru.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini observasi dilakukan oleh petugas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial R.I. Bu Retno dan Bu Asti, sosok auditor senior di Irjend Kementerian Sosial R.I., ramah tapi tegas, tahun ini sebagai petugas observasi. Sehingga kegiatan kali ini terasa tidak membosankan.
Catatan secara umum hasil observasi, masih perlu banyak upaya pembenahan/pembinaan administrasi orsos. Pendamping kegiatan perlu lebih banyak berperan untuk mengawal mereka (orsos, red). Sedangkan instansi sosial kabupaten dan provinsi perlu ikut memantau serta bertanggung jawab terhadap kemampuan pengurus orsos.
Hasil observasi 2 orsos di Kecamatan Semanu dan Tanjungsari yakni untuk orsos Tunas Kelapa dan orsos Arrif, masih ditemukan beberapa  kelemahan. Salah satunya adalah masih ditemukan, ketua orsos sebagai ketua pengelola LPA. Sesuai pedoman pelaksanaan kegiatan harus ada pembedaan antara keduanya. Pendamping LPA Tunas Kelapa, Rian dan Wahyu memberikan komentar "kami belum mengetahui aturan tersebut secara jelas". Ketika dikonfirmasi ke Kasi KTK PM dan Jamsos, Budhi Wibowo, A.Ks, M.Si, dia mengatakan bahwa "pedoman baku kegiatan ini memang baru saja diterima dari Kemsos, sehingga wajar bila mereka belum mengetahui, tapi belum terlambat untuk memperbaiki".
Berbeda dengan orsos Arrif, masih ditemukan sebanyak 126 calon peserta yang berusia 55 tahun atau lebih. Hal ini terjadi karena ada perubahan skema Askesos. Pengelola Askesos masih menggunakan pola lama yang mestinya sudah migrasi ke skema baru. (wieb'2013).


Selasa, 23 April 2013

STUDI BANDING UPPKH KOTA MAKASAR DAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BANYUASIN

Jogja (23/04/2013), Dinsos DIY kembali mendapat kehormatan menerima tamu untuk studi banding dan berbagi pengalaman. Kali ini 2 rombongan dari kabupaten dan bahkan dari provinsi yang berbeda.
Bertempat di aula timur Dinas Sosial DIY, sebanyak 30 orang tamu dari 2 kabupaten /kota yang berbeda diterima langsung Kepala Dinas Sosial DIY, Drs. Untung Sukaryadi, MM. Rombongan dari Dinas Sosial Banyuasin fokus pada penanganan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah. Sedangkan dari UPPKH Kota Makasar fokus pada pelaksanaan PKH.
Masing-masing rombongan dipimpin oleh kepala dinas. Khusus untuk UPPKH Kota Makasar diikuti oleh 14 pendamping dan operator PKH. Pertemuan yang sangat hangat berlangsung selama hampir dua jam. Kepala Dinas Sosial DIY mengatakan, "DIY tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, tapi kami memiliki keramahan untuk menyambut tamu dan siapa saja yang hadir di Jogja". 
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial, Budhi Wibowo, A.KS, M.Si didaulat untuk menyampaikan paparan tentang prlaksanaan PKH dan Perlindungan Sosial KTK dan PM.
Acara di aula, diakhiri dengan tukar cindera mata dari masing-masing kepala dinas. Acara dilanjutkan dengan agenda masing-masing rombongan. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin menuju Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di PSKW sleman yogyakarta. Sedangkan rombongan UPPKH Kota Makasar melanjutkan kunjungan ke RTSM dan service provider. (wieb'2013).

Kamis, 21 Maret 2013

SOSIALIASI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN TINDAK KEKERASAN, PEKERJA MIGRAN DAN JAMINAN SOSIAL

Yogyakarta (21/03/2013), Sebanyak 200 orang peserta telah mengikuti Sosialisasi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan san (KTK) Pekerja Migran Bermasalah (PMB), demikian informasi yang diperoleh dari Seksi KTK PM dan Jamsos.


Mengawali pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013, Seksi KTK PM dan Jamsos Dinsos DIY melaksanakan Sosialisasi Perlindungan Sosial KTK dan PM. Sosialisasi dilaksanakan di 5 kecamatan yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lima kecamatan tersebut adalah Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, Kec. Sentolo, Kab. Kulonprogo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul dan Kec. Ngawen, Kab. Gunungkidul.

Peserta sosialisasi sebanyak 200 orang dengan masing-masing lokasi sebanyak 40 orang. Untuk lebih mengefektifkan jangkauan penyebaran informasi peserta terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa/kelurahan, TKSK, pendamping PKH, PKK, Polsek dan berbagai pihak yang lain.

Menurut Kasi KTK, Pm dan Jamsos, Budhi Wibowo mengatakan tujuan sosialisasi selain menyebarkan informasi tentang Perlindungan Sosial KTK dan PMB, juga untuk menyiapkan lokasi kegiatan tahun 2014. Dikatakan selanjutnya, bagi masyarakat yang menemukan atau memiliki informasi tentang KTK dan PMB, khususnya bagi korban sebagai akibat kekerasan fisik atau seksual maupun fisik dan seksual sekaligus. Mereka yang memenuhi syarat dan memiliki potensi untuk mengelola UEP akan diberikan bantuan berupa modal usaha dalam bentuk uang sebesar Rp.3 juta langsung ke rekening yang bersangkutan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0274 7162050, 081328155526 atau ke 081325771221. (wieb, 2013).

Kamis, 26 Juli 2012

PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI PROVINSI YOGYAKARTA AKAN MENDAPATKAN ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Yogyakarta (27/07/2012) Sebanyak 7.592 pekerja sektor informal Provinsi D.I Yogyakarta akan mendapatkan jaminan perlindungan risiko kecelakaan kerja dan kematian melalui program asuransi kesejahteraan sosial (Askesos) baru.

Kepala Dinas Sosial Provinsi D.I Yogyakarta, Sulistiyo SH, CN, M.Si menyampaikan pekerja sektor informal di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta akan mendapatkan asuransi kesejahteraan sosial (Askesos). Sebanyak 7.592 pekarja sektor informal akan mendapatkan program askesos ini. Kepala dinsos menyampaikan hal tersebut pada acara sosialisasi program askesos pada hari kamis 26 juli 2012 di Hotel Puri Arta yang dihadiri oleh kepala dinas sosial kabupaten/kota, camat, kades/lurah, dan organisasi sosial sebagai calon pengelola askesos atau disebut dengan lembaga pengelola askesos (LPA).
Askesos merupakan sebuah bentuk perlindungan negara terhadap warganya yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Dalam hal ini negara membayarkan premi kepesertaan asuransi  dari pekerja sektor informal seperti tukang becak, penjual bakso, buruh tani, buruh bangunan dll ke jamsostek. Dengan program ini pekerja sektor informal akan mendapatkan  jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja yang didalamnya termasuk mendapatkan santunan tidak mampu kerja bila sakit. Harapannya ketika pekerja sektor informal mengalami permasalahan akibat kecelakan kerja dan kematian resiko penurunan/hilangnya pendapatan dapat terhindarkan. (Sie KTKPM Jamsos)