Selasa, 21 April 2015

BIMBINGAN MOTIVASI SOSIAL KTK DAN PMB


Yogyakarta (22/04/2014). Catur pilar penanganan permasalahan kesejahteraan sosial mememberi inspirasi dalam upaya pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran bermasalah tahun 2015. Keterlibatan perguruan tinggi, masyarakat dan praktisi dalam memberikan motivasi klien untuk berusaha diusung oleh Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan jaminan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Bimbingan Motivasi Sosial berusaha untuk klien Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran tahun 2015 melibatkan perguruan tinggi dan pihak lain. Tahun ini Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menugaskan ahli pembukuan dan akuntansi turut memberikan materi bimbingan. Tentu saja bukan pembukuan dan akuntansi rumit yang dilaksanakan perusahaan atau usaha skala besar tetapi dasar-dasar pembukuan sederhana untuk usaha kecil. Buku Kas Umum dan Neraca Saldo menjadi materi pokoknya.

Senin, 20 April 2015

PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN PENDAMPING 2015

Nomor : 465/10930/III.1

Berdasarkan surat Direktur PS KTK PM Kementerian Sosial R.I. No: 351/LJS PS.KTK-PM.KEP/4/2015  tanggal 7 April 2015.

Kementerian Sosial R.I. memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti seleksi sebagai Pendamping Penerima Manfaat  UEP Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 

Bermasalah untuk wilayah Kabupaten Sleman dan Gunungkidul dengan ketentuan sebagai berikut :
1.              Usia minimal 21 tahun dan maksimal 40 tahun
2.              Sehat jasmani dan rohani (bagi perempuan tidak dalam kondisi hamil)
3.              Pendidikan minimal Diploma III
4.              Berasal dari warga setempat / lokasi kegiatan
5.              Menguasai budaya, bahasa dan adat istiadat setempat
6.              Pernah mengikuti pelatihan di bidang sosial atau mempunyai pengalaman dalam penanganan permasalahan sosial
7.              Berwawasan kewirausahaan
8.              Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK
9.              Tidak menjadi salah satu anggota partai politik
10.          Menyerahkan secara langsung surat lamaran kerja ke Dinas Sosial D.I.Yogyakarta c.q. Seksi KTK, PM dan Jamsos paling lambat hari Kamis 23 April 2015 jam 15.00 WIB. Surat lamaran dilengkapi dengan : Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae, Foto Copy KTP yang masih berlaku, Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar.
11.          Mengisi form seleksi yang dapat diunduh DI SINI kemudian mengirimkan kembali via e-mail ke alamat ktkpmdiy@yahoo.com, paling lambat hari Kamis 23 April 2015 jam 15.00 WIB
12.          Proses Seleksi dilakukan 3 tahap :
-        Tahap 1 : seleksi administrasi oleh Dinas Sosial D.I.Yogyakarta untuk memperoleh jumlah calon peserta calon seleksi tahap berikutnya dengan perbandingan 1:3
-       Tahap 2 : seleksi tertulis oleh tim Kementerian Sosial R.I.
-       Tahap 3 : wawancara oleh tim Kementerian Sosial R.I.
13.          Penentuan lulus dan tidaknya calon pendamping menjadi kewenangan tim Kementerian Sosial R.I. menggunakan sistem gugur. Peserta yang gagal dalam tahap I tidak dapat mengikuti tahap berikutnya.
14.          Hasil seleksi administrasi akan diumumkan tanggal 24 April 2015 jam 12.00 WIB.
15.          Peserta yang dinyatakan LULUS seleksi administrasi segera melapor ke Dinas Sosial D.I.Yogyakarta, Seksi KTK, PM dan Jamsos Jl. Janti Banguntapan Yogyakarta, paling lambat tanggal 27 April 2015 pukul 15.00 WIB, dengan membawa Foto berwarna 4x6 1sebanyak 1 lembar.
16.          Jadwal kegiatan seleksi tahap 2 & 3 akan diumumkan melalui blog http://ktkpm-did.blogspot.com
17.          Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan ke Seksi KTK, PM dan Jamsos Dinas Sosial D.I.Yogyakarta pada jam kerja atau ke 081328155526.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 20 April 2015

Kepala Dinas


Drs. UNTUNG SUKARYADI, MM
NIP. 19600529 198403 1 017



Form seleksi dapat diunduh DI SINI

Rabu, 06 Agustus 2014

SILATURAHIM DAN SYAWALAN MITRA KERJA BIDANG BANJAMSOS DINAS SOSIAL D.I.Y.


Yogyakarta, 5 Agustus 2014

Cita-cita mewujudkan keterpaduan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh catur pilar Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mendesak diwujudkan. Khususnya Relawan Sosial/ mitra kerja di Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas SosialD.I.Y, perguruan tinggi dan dunia kerja melalui Forum Corporate Social Responsibility. Keterpaduan ini perlu dibangun, bukan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Silaturahim dan Syawalan dapat merupakan media efektif untuk membangun kebersamaan tersebut.

Pekerjaan besar ini akan digelar pada tanggal 9 Agustus 2014, bertempat di Gedung Basiyo, XT Square Yogyakarta, Jl. Veteran Yogyakarta. Direncanakan akan dimulai pada jam 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Rabu, 12 Maret 2014

RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT



Kegiatan Rakor KTK PM
Suasana Rapat Koordinasi
Yogyakarta 12 Maret 2014, mengawali pelaksanaan kegiatan fasilitasi modal usaha KTK dan PMB yang bersumber dari APBD Yogyakarta tahun 2014, seksi KTK PM dan Jamsos Dinas Sosial DIY melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Rapat yang bertempat di aula timur Dinas Sosial Yogyakarta ini di hadiri oleh beberapa perwakilan dari kabupaten sasaran KTK PM dan pendamping setempat. Ir. Woro Sulistyaningsih, M.Si kepala bidang Banjamsos dan Budhi Wibowo, AKS. M,Si kepala seksi KTK PM dan Jamsos Dinas Sosial Yogyakarta hadir sebagai narasumber kegiatan tersebut.
Kepala Bidang Banjamsos memaparkan kebijakan terkait dengan pemberdayaan KTK PM dengan memberikan bantuan modal usaha, sedangkan Budhi Wibowo menyampaikan teknis pelaksanaan KTK PM. Kedua narasumber menekankan tentang pentingnya dukungan dari pemerintah setempat, agar program dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nampak antusiasme yang tinggi dari peserta rapat, hal ini terlihat dari pertanyaan kepada narasumber terkait kegiatan KTK, seperti pertanyaan yang dilontarkan perwakilan  dari kabupaten Kulonprogo mengenai lokasi yang menjadi sasaran kegiatan KTK mengapa Kabupaten Kulonprogo tidak masuk dalam kegiatan KTK tahun 2014, padahal di Kabupaten Kulonprogo sendiri cukup banyak yang memerlukan bantuan ini, serta pertanyaan apakah peserta yang telah memperoleh bantuan dapat diusulkan kembali pada tahun  berikutnya?
Penjelasan Kepala Seksi KTK, PM, dan Jamsos
Dijelaskan oleh Budhi Wibowo bahwa untuk Kabupaten Kulonprogo kegiatan lebih dipusatkan pada program PM dengan jumlah 10 klien yang akan didampingi oleh Tri Yuni Lestari. Sedangkan untuk kegiatan KTK, lokasi yang menjadi sasaran adalah Kabupaten Sleman yang akan didampingi oleh Wiwin Lestari dan Kabupaten Bantul yang akan didampingi oleh Dwi Sulistiyono dengan target 40 klien. “Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diberikan bagi klien yang belum pernah mendapatkan bantuan modal, sedangkan untuk peserta yang mampu mengelola dan mampu mengembangkan modalnya justru akan ditambahkan bantuan modal dalam waktu berjangka, jadi tenang saja” tambah Budhi wibowo dalam menjawab pertanyaan peserta rapat dengan wajah yang bersahabat.
Dalam rapat dibahas pula mengenai rencana kegiatan tahun 2015 tentang Perlindungan sosial dan Jaminan Pengganti Pendapatan (Substitusi) sasaran kegiatan adalah relawan sosial dan pekerja mandiri sektor informal. Apakah kegiatan yang telah direncana ini akan berjalan dengan baik? Mari kita bersama-sama mendukung dan ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan dari sie KTK PM dan Jamsos. (Sie KTK PM Jamsos)




Kamis, 16 Mei 2013

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN KERJASAMA

Jogja (16/06/2013). "Kondisi umum yang selalu terjadi di masyarakat, sebelum mendapatkan bantuan selalu menanyakan kapan bantuan diberikan, tetapi setelah mendapatkan bantuan lupa dengan tugas-tugasnya untuk membuat laporan kegiatan", demikian Kepala Dinas Sosial D.I.Y, Drs. UNTUNG SUKARYADI, MM ketika membuka dan memberikan arahan dalam penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Dinas Sosial D.I.Y dan Lembaga Pelaksana Perlindungan dan Jaminan Pengganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor Informal.
       

Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama

Rabu, 15 Mei 2013

UJIAN TULIS DAN WAWANCARA CALON PENDAMPING KTK / PM

Jogja (14/05/2013). Lima belas orang calon pendamping Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah (KTK / PM B) untuk wilayah dampingan Kabupaten Gunungkidul mengikuti seleksi / ujian tulis dan wawancara. Ini merupakan sepenggal perjalanan proses seleksi dan penggalan lain proses pendampingan yang harus dilalui. Sudah sejak setahun lalu ujian calon pendamping seperti ini dilaksanakan. Kelulusan calon pendamping ini ditentukan oleh tim penguji yang terdiri dari Direktorat Perlindungan Sosial KTK dan PM Kementerian Sosial R.I dan dari Universitas Indonesia.

Wawancara untuk 5 orang peserta terakhir
Ujian tulis dan wawancara kali ini bertujuan untuk mendapatkan tiga orang pendamping yang nantinya akan mendampingi 120 orang KTK dan PM B di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Masing-masing pendamping akan mendampingi 40 orang yang nantinya akan mendapatkan bantuan modal usaha untuk Usaha Ekonomi Produktif dari Kementerian Sosial R.I. Bantuan yang diberikan untuk masing-masing klien sebesar Rp.3.000.000,- yang akan langsung ditransfer ke masing-masing rekening klien. Dengan demikian bantuan yang akan disalurkan sebesar Rp.360.000.000,- untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul. Ini Jumlah yang relatif besar untuk dikembangkan ditangan orang yang tepat dengan bimbingan dan dampingan orang yang tepat.

Pendamping yang diharapkan adalah mereka yang memiliki kemampuan wirausaha disamping kemampuan untuk proses pendampingan pada umumnya. Terlebih korban tindak kekerasan merupakan kasus khusus, sehingga memerlukan pendamping yang memiliki kemampuan khusus pula. Dengan demikian, bagi mereka ==calon pendamping, red== harus mengukur kemampuan dan kesempatan diri sendiri termasuk waktu yang cukup karena pendampingan yang mereka lakukan tidak lagi pendampingan paruh waktu tetapi pada pendampingan purna waktu. Totalitas mungkin kata paling tepat untuk mewakili. Sehingga calon pendamping terpilih mestinya tidak sedang terikat dengan aktivitas lain yang telah dilakukan saat ini. Hal ini akan menyebabkan pendampingan yang dilakukan tidak maksimal dan akhirnya klien yang akan menjadi korban. (wieb'2013).